Dunia Fantasi 21 Maret 2011

Cita-cita ku !!!!!

MATERI TRAINING PEMBENTUKAN KOPERASI

BAB I

MUKADIMAH

1.1. Definisi

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’ (Moh.Hatta,Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan (UU No. 25/1992)

6 elemen yang dikandung dlm koperasi (ILO: International Labor Organization) :

1)      Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

2)      Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

3)      Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

4)      Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

5)      Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

6)      Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

I.2. Prinsip

Menurut ICA (International Cooperative Alliance) :

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

·         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

Menurut UU No.25/1992 :

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokratis

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

I.3. Fungsi

Fungsi Ekonomi

Meningkatkan kesejahteraan anggota / masyarakat

Fungsi Sosial

Membangun rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama

Fungsi Politik

Memiliki sikap yang jelas dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama

Fungsi Pendidikan

Melakukan Pendidikan Kepada anggota untuk menabung & selalu berusaha

I.4. Tujuan

Pasal 3 UU No.25/1992

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 4 UU No.25/1992

·         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

·         Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

·         Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya

·         Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

BAB II

KEUNTUNGAN BERKOPERASI

2.1. UNTUK KARYAWAN

·         Sarana Menabung

·         Pinjaman Lunak

·         Kemudahan Berbelanja

·         Sisa Hasil Usaha

2.2. UNTUK PERUSAHAAN

·         CSR (Company Social Responsibility)

·         Cost Down Proses

·         Peningkatan Skill & Produktifitas Karyawan

2.3. UNTUK MASYARAKAT

·         Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

BAB IV

PERATURAN PERKOPERASIAN

4.1. UNDANG-UNDANG KOPERASI

·         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

·         PERMEN No. 06/per/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

·         PSAK NO.27 (REVISI 1998) Akutansi Perkoperasian

4.2. PERPAJAKAN

PPN, PPH Badan, PPH 21, dll

4.3. KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

Bentuk keputusan RAT dibuat dalam dokumen Berita Acara Rapat Anggota, yang ditandatangani oleh sekretaris & ketua siding dan dilampiri oleh seluruh anggota yang hadir

4.4. ANGGARAN DASAR

Adalah bentuk sebuat aturan baku yang dibuat oleh anggota sebagai bahan pedoman bagi anggota, pengurus dan pengawas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

4.5. ANGGARAN RUMAH TANGGA

Adalah bentuk aturan sebagai penjelas dari anggaran dasar

4.6. PERATURAN KOPERASI

Adalah peraturan-peraturan mengenai kesepakatan  anggota yang tidak tercantum dalam AD ART

4.6. SURAT KEPUTUSAN PENGURUS

Adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pengurus yang ditujukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi koperasi

4.7. SURAT KEPUTUSAN MANAGER

Surat keputusan yang dibuat untuk kebijakan/peraturan bagi karyawan koperasi

BAB VI

USAHA

6.1. MELIBATKAN ANGGOTA

·         Simpan Pinjam

·         Toko / Dagangan

6.2. NON ANGGOTA

·         Tenaga Kerja

·         Sewa Kendaraan

·         Finishing Part

·         Maintenance

·         Alat Tulis Kantor

·         Jasa Kebersihan

·         Jasa Pertamanan

BAB VII

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB 1  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

·         Penjelasan Mengenai Nama Koperasi

·         Menyebutkan Lokasi Kantor Koperasi

BAB II  LANDASAN AZAS

·         Berlandaskan Pancasila & undang-undang RI

·         Berasaskan syariah atau yang lain

·         Penjelasan mengenai prinsip dasar berjalannya orgnisasi koperasi

·         Usaha yang dijalankan berdasarkan kaidah ekonomi

BAB III    TUJUAN DAN USAHA

·         Tujuan berdirinya Koperasi

·         Usaha-usaha yang dijalankan koperasi

BAB IV  KEANGGOTAN

Persyaratan untuk menjadi anggota

·         Bekerja pada perusahaan dengan status karyawan tetap

·         Surat pernyataan tertulis (mengisi form kesediaan menjadi anggota

Jenis Anggota

·         Anggota Biasa

·         Anggota Luar Biasa

Hak-hak Anggota

·         memperoleh pelayanan dari koperasi ;

·         menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota ;

·         memiliki hak suara yang sama ;

·         mengajukan pendapat , saran dan usul untuk  kebaikan dan kemajuan koperasi ;

·         memperoleh begian sisa hasil usaha .

Kewajiban Anggota

·         membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang  ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau  diputuskan dalam Rapat Anggota ;

·         berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi ;

·         menaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga , Keputusan rapat Anggota dan ketentuan  lainnya yang berlaku dalam Koperasi ;

·         memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

BAB VI  PENGURUS

Syarat Menjadi Pengurus

·         Pengetahuan tentang Koperasi

·         Memiliki keterampilan & wawasan untuk kewirausahaan

·         Tidak memiliki ikatan sekeluarga antar pengurus

·         jujur dan  berdedikasi terhadap koperasi ;

Masa jabatan Pengurus

Metoda Pemilihan Pengurus

Jumlah Pengurus

Hak Pengurus

·         menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat  Anggota .

·         mengangkat dan memberhentikan manajer dan  karyawan koperasi .

·         membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam  maupun diluar negri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota .

·         melakukan upayaupaya dalam rangka mengembangkan – usaha koperasi

Kewajiban Pengurus

·         menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi

·         melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama  Koperasi

·         Mewakili Koperasi dalam dan diluar pengadilan

·         mengajukan Rencana Kerja , Anggaran Pendapatan dan Belanda koperasi

BAB VII  PENGAWAS

Syarat Menjadi Pengawas

·         mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian  pengawasan dan akuntansi ,

·         memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan

·         jujur dan  berdedikasi terhadap koperasi ;

Masa jabatan Pengawas

Metoda Pemilihan Pengawas

Jumlah Pengawas

Kewajiban Pengawas

·         melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

·         Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada  Koperasi.

·         Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

·         memberikan koreksi , saran , dan teguran dan peringatan kepada pengurus.

·         Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak – ketiga.

·         membuat Laporan tertulis tentang hasil  pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

Hak Pengawas

·         menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat  Anggota .

·         Merekomendasikan untuk diadakann Rapat Anggota Terkait dengan Audit Keperngawasan

BAB VIII  PENGELOLAAN USAHA

Pengaturan terhadap usaha yang dilakukan koperasi

Pengaturan mengenai Karyawan operasional Koperasi

BAB IX  PENASEHAT

Syarat Menjadi Pembina

·         mengetahui pengetahuan mengenai teknik pengaturan manajemen perusahaan

·         memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dibidang kewirausahaan

·         jujur dan  berdedikasi terhadap koperasi ;

·         Disarankan berasal dari manajemen perusahaan

Jumlah Penasehat

Hak & Kewajiban Penasehat

·         memberi saran / anjuran kepada pengurus—untuk kemajuan organisasi dan usaha koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.

·         menerima penghasilan / imbalan /  jasa sesuai dengan keputusan Rapat anggota

BAB X  PEMBUKUAN KOPERASI

Tahun Buku

Laporan Keuangan (PSAK)

BAB XI  MODAL KOPERASI

Simpanan Anggota

Simpanan Pokok

Simpanan Wajib

Pinjaman dari Luar

Pinjaman Perusahaan Induk

BAB XII  SISA HASIL USAHA

SHU Parsitipasi Anggota

·         40 % (empatpuluh persen) untuk cadangan.

·         20 % (duapuluh persen) untuk anggota menurut  perbandingan jasanya dalam usaha koperasi  untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaaan.

·         20 % (duapuluh persen) untuk anggota menurutperbandingan simpanannya dalam ketentuan  t idak melebihi suku bunga yang berlaku pada  BankBank pemerintahan.

·         5 % (lima persen) untuk dana pengurus.

·         5 % (lima persen) untuk dana kesejahteraan  pegawai.

·         5 % (lima persen) untuk kesejahteraan kopereasi.

·         2.5 % (dua setengah persen) untuk dana pembangunan daerah kerja.

SHU Non Parsitipasi

·         75 % (tujuhpuluh lima persen) untuk cadangan.

·         5 % (lima persen) untuk dana pengurus.

·         5 % (lima persen) untuk dana kesejahteraan  pegawai/karyawan.

·         10 % (sepuluh persen) untuk dana pendidikan koperasi.—

·         2.5 % (dua setengah persen) untuk dana social.

·         2.5 % ( dua setengah persen) untuk dana  pembangunan Daerah Kerja.

BAB XIII  PEMBUBARAN

Pembubaran oleh rapat Anggota

·         Jangka waktu berdirinya koperasi telah  berakhir;

·         Atas pemintaan sekurangkurangnya ¾ (tiga – perempat) dari jumlah anggota;

·         koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pembubaran oleh pemerintahan

·         terdapat bukti bahwa koperasi tidak memenuhi – ketentuan undang-undang tentang perkoperasian ;

·         kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaaaan ;

·         kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan

BAB XIV  SANKSI

Peringatan Lisan

Peringatan Tertulis

dipecat dari keanggotaan atau jabatannya

diberhentikan bukan atas kemauan sendiri

diajukan ke pengadilan

BAB XV  JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

jangka waktu yang tidak  terbatas

BAB XVI  ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Rapat Anggota Tahunan

·         Teknis Pelaksanaan

·         Pengambilan Keputusan

Pembagian SHU Kepengurusan

Struktur Organisasi Pengurus

Struktur Organisasi Pengawas

·         Auditor Keuangan

·         Auditor Keorganisasian

·         Auditor Operasional

Penentuan Jumlah Iuran Pokok & Wajib Anggota

BAB VIII

SYARAT BADAN HUKUM KOPERASI

Internal

·         Berita Acara Rapat Anggota

·         Daftar Hadir Rapat Anggota

·         Foto Copy KTP Pengurus

Kantor Kelurahan Setempat

·         Surat Keterangan Domisili

Notaris

·         Akta Pendirian Koperasi

Dinas Perindustrian & Perdagangan

·         Tanda Daftar Perusahaan Koperasi

·         Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) & Perdagangan)

Dirjen Pajak

·         Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

·         Surat Keterangan Terdaftar

·         Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kantor Koperasi & UKM

·         Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Disnakertrans

·         Ijin Operasional Tenaga Kerja

·         Wajib Lapor Tenaga Kerja

BAB IX

RAPAT ANGGOTA PERDANA (PEMBENTUKAN KOPERASI)

Langkah 1       : Pemilihan Panitia Rapat Anggota

Langkah 2       : Rapat Ke_1 Pembuatan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

(1)   Pembentukan Komisi-Komisi

(2)   Rapat Komisi

(3)   Presentasi Hasil Rapat Komisi

(4)   Persetujuan & Pengesahan AD & ART Koperasi

(5)   Pembuatan Berita Acara

Langkah 3       : Rapat Ke_2 Pemilihan Pengurus & Pengawas Koperasi

(1)   Pemilihan Pengurus dan Pengawas  Koperasi

(2)   Pelantikan Pengurus & Pengawas Koperasi

(3)   Pembuatan Berita Acara

Langkah 4       : Rapat Pengurus

(1)   Pembuatan Program Kerja Koperasi satu tahun kedepan

(2)   Struktur Organisasi Pengurus & Pengawas

Langkah 5       : Rapat Anggota

(1)   Serah Terima Pimpinan Sidang dari Panitia Ke Pengurus Yang Baru

(2)   Presentasi Pengurus Mengenai Program Kerja Koperasi

(3)   Pengesahan Program Kerja Pengurus

(4)   Pembuatan Berita Acara